Konsep Anggaran Dasar Pendirian Wikimedia Indonesia Revisi Organisasi Berdasarkan Rapat di Kantor Notaris 11 Januari dan 10 Februari 2011

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Konsep Anggaran Dasar Pendirian Wikimedia Indonesia

Legenda warna

     perubahan isi-baik         perubahan isi- perlu ditinjau i         isi ditambahkan seluruhnya         isi telah tercantum di ART   


Anggaran Dasar Wikimedia Indonesia (revisi) Konsep Anggaran Dasar Wikimedia Indonesia

Para Penghadap tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini sebagai berikut :

  1. Bahwa berdasarkan Rapat para penghadap bertempat di sesuai dengan Berita Acara Rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penghadap tertanggal 03 (tiga) September 2008 (dua ribu delapan), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta Saya, Notaris, yang mana berdasarkan Berita Acara Rapat tersebut Para Penghadap telah berketetapan untuk mendirikan suatu perkumpulan yang bernama Perkumpulan Wikimedia Indonesia.
  2. Berdasarkan tindak lanjut dari Berita Acara Rapat Pendirian Perkumpulan Wikimedia Indonesia, maka pada tanggal 05 (lima) September 2008 (dua ribu delapan) berdasarkan Akta Nomor 5 (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Akta Pendirian), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, Para Penghadap telah mendirikan Perkumpulan Wikimedia Indonesia.
  3. Bahwa Akta Pendirian tersebut sampai saat masih belum mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, satu dan lain karena anggaran dasar masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Bahwa untuk mengikuti ketentuan yang berlaku maka para penghadap hendak merubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka para penghadap hendak merubah Akta Pendirian menjadi sebagai berikut :

Para Penghadap tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini sebagai berikut :

  1. Bahwa berdasarkan Rapat para penghadap bertempat di sesuai dengan Berita Acara Rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penghadap tertanggal 03 (tiga) September 2008 (dua ribu delapan), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta Saya, Notaris, yang mana berdasarkan Berita Acara Rapat tersebut Para Penghadap telah berketetapan untuk mendirikan suatu perkumpulan yang bernama Perkumpulan Wikimedia Indonesia.
  2. Berdasarkan tindak lanjut dari Berita Acara Rapat Pendirian Perkumpulan Wikimedia Indonesia, maka pada tanggal 05 (lima) September 2008 (dua ribu delapan) berdasarkan Akta Nomor 5 (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Akta Pendirian), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, Para Penghadap telah mendirikan Perkumpulan Wikimedia Indonesia.
  3. Bahwa Akta Pendirian tersebut sampai saat masih belum mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, satu dan lain karena anggaran dasar masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Bahwa untuk mengikuti ketentuan yang berlaku maka para penghadap hendak merubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, maka para penghadap hendak merubah Akta Pendirian menjadi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Perkumpulan ini bernama: WIKIMEDIA INDONESIA selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Wikimedia Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kotamadya Jakarta Pusat dan beralamat di Wisma Bisnis Indonesia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Nomor 12A, Karet Tengsin, Tanah Abang.
  2. Wikimedia Indonesia dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Perkumpulan ini bernama : WIKIMEDIA INDONESIA selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Wikimedia Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kotamadya Jakarta Pusat dan beralamat di Wisma Bisnis Indonesia, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Nomor 12A, Karet Tengsin, Tanah Abang.
  2. Wikimedia Indonesia dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketetapan Rapat Umum Anggota.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Wikimedia Indonesia mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial dan keagamaan.

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

  1. Wikimedia Indonesia berazaskan PANCASILA.
  2. Wikimedia Indonesia mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial dengan penekanan pada kesukarelaan, kekeluargaan, dan kejujuran dengan tujuan:
    1. Mendukung upaya-upaya pengadaan dan penyebarluasan materi-materi pengetahuan bersumber terbuka dalam bahasa Indonesia dan bahasa lain yang dipertuturkan di Indonesia.
    2. Mendukung upaya-upaya pemberdayaan dan rangsangan agar masyarakat tergerak untuk ikut berkontribusi dalam upaya pengumpulan, pengembangan, dan penyebaran materi-materi pengetahuan bersumber terbuka dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa lain yang dipertuturkan di Indonesia.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan tersebut Wikimedia Indonesia dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan kegiatan publik dalam mensosialisasikan proyek-proyek sumber terbuka.
  2. Mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan penyebarluasan kepada khalayak umum akan adanya ilmu pengetahuan bersumber bebas dan terbuka.


KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan tersebut Wikimedia Indonesia dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan kegiatan publik dalam mensosialisasikan proyek-proyek sumber terbuka.
  2. Mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan serta rangsangan agar masyarakat tergerak untuk ikut berkontribusi dalam upaya pengumpulan, pengembangan, dan penyebaran materi-materi pengetahuan bersumber terbuka dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa lain yang dipertuturkan di Indonesia.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Wikimedia Indonesia didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Wikimedia Indonesia didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

  1. Kekayaan Wikimedia Indonesia dapat diperoleh dari :
    a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
    b. Wakaf.
    c. Hibah.
    d. Hibah wasiat
    e. Iuran anggota, dan
    f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Wikimedia Indonesia dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
  2. Semua kekayaan Wikimedia Indonesia harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Wikimedia Indonesia.

KEKAYAAN

Pasal 5

  1. Kekayaan Wikimedia Indonesia dapat diperoleh dari :
    1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
    2. Wakaf.
    3. Hibah.
    4. Hibah wasiat
    5. Iuran anggota, dan
    6. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Wikimedia Indonesia dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
  2. Semua kekayaan Wikimedia Indonesia harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Wikimedia Indonesia.

KEANGGOTAAN

Pasal 6

  1. Keanggotaan Wikimedia Indonesia terbuka bagi Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang mempunyai semangat sesuai dengan kegiatan Wikimedia Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 3 akta ini.
  2. Seseorang telah dinyatakan menjadi anggota Wikimedia Indonesia sejak formulir pendaftarannya diterima oleh pengurus Wikimedia Indonesia secara lengkap.
  3. Seseorang berhak mengundurkan diri dari keanggotaan Wikimedia Indonesia, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus.
  4. Anggota Wikimedia Indonesia berkewajiban untuk :
    a. Mematuhi anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Anggota, keputusan Dewan Pengurus.
    b. Membayar iuran keanggotaan Wikimedia Indonesia yang besarnya iuran tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
  5. Untuk keperluan Wikimedia Indonesia, Rapat Umum Anggota dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus.
  6. Panggilan Rapat Umum Anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus melalui Sekretaris Jenderal.
  7. Panggilan Rapat Umum Anggota disampaikan kepada setiap anggota secara langsung, atau melalui surat.
  8. Panggilan Rapat Umum Anggota itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
  9. Rapat Umum Anggota diadakan ditempat didalam wilayah Negara Republik Indonesia.
  10. Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Wikimedia Indonesia.
  11. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua Wikimedia Indonesia, dalam Wakil Ketua Wikimedia Indonesia juga tidak bisa hadir maka seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
  12. Rapat Umum Anggota sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    a. Dihadiri paling sedikit 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota.
    b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua.
    c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 12 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    d. Rapat Umum Anggota kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
    e. Rapat Umum Anggota kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah Pengurus.
  13. Keputusan Rapat Umum Anggota harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  14. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) suara yang hadir.
  15. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  17. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  18. Setiap Rapat Umum Anggota dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
  19. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 18 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

KEANGGOTAAN

Pasal 6

  1. Keanggotaan Wikimedia Indonesia terbuka bagi Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang mempunyai semangat sesuai dengan kegiatan Wikimedia Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 3 akta ini.
  2. Seseorang telah dinyatakan menjadi anggota Wikimedia Indonesia sejak persyaratannya dinyatakan lengkap oleh Dewan Pengurus Wikimedia Indonesia.
  3. Seseorang berhak mengundurkan diri dari keanggotaan Wikimedia Indonesia, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus.
  4. Dewan Pengurus berhak membatalkan keanggotaan seseorang dengan persetujuan Dewan Pengawas.
  5. Anggota Wikimedia Indonesia berkewajiban untuk :
    1. Mematuhi anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Anggota, keputusan Dewan Pengurus.
    2. Membayar iuran keanggotaan Wikimedia Indonesia yang besarnya iuran tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
  6. Untuk keperluan Wikimedia Indonesia, Rapat Umum Anggota yang maksud dan tujuannya tercantum dalam Pasal 26 pada akta ini, dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas.
  7. Panggilan Rapat Umum Anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas melalui Sekretaris Jenderal.
  8. Panggilan Rapat Umum Anggota disampaikan kepada setiap anggota secara langsung, atau melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik .
  9. Panggilan Rapat Umum Anggota itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
  10. Rapat Umum Anggota diadakan ditempat didalam wilayah Negara Republik Indonesia.
  11. Rapat Umum Anggota dipimpin oleh anggota biasa yang hadir dalam rapat dan dipilih berdasarkan musyawarah/mufakat atau suara terbanyak.
  12. Rapat Umum Anggota sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    1. Dihadiri paling sedikit 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota.
    2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Anggota kedua.
    3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 12 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    4. Rapat Umum Anggota kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
    5. Rapat Umum Anggota kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/4 (satu perempat) jumlah Anggota.
    6. Apabila anggota berhalangan hadir, dapat mengirimkan surat suara persetujuan/ketidaksetujuan pada Dewan Pengurus organisasi melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik.
    7. Apabila pada rapat kedua, kuorum tidak terpenuhi, maka Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas berhak mengajukan ke pengadilan mengenai jumlah kehadiran anggota agar hasil rapat tersebut sah dan mengikat..
  13. Keputusan Rapat Umum Anggota harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  14. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) suara yang hadir.
  15. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  17. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  18. Setiap Rapat Umum Anggota dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota biasa yang hadir dalam rapat dan dipilih berdasarkan musyawarah/mufakat atau suara terbanyak sebagai sekretaris rapat.
  19. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 18 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal

  1. Setiap Anggota mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih sebagai penggurus berdasarkan tata tertib Rapat Anggota bilamana ada.
  2. Anggota berhak menerima berbagai informasi mengenai perkembangan pertekstilan melalui edaran dan media publikasi lainnya serta pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Wikimedia Indonesia.
  3. Setiap Anggota wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik serta segala peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengurus.
  4. Setiap Anggota wajib membayar segala kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan/peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengurus yang telah disahkan oleh Rapat Umum Anggota.
  5. Hak Keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan dengan jalan apapun.


HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

  1. Setiap Anggota yang telah dewasa berdasarkan hukum KUHP perdata (berumur lebih dari 21 tahun pada saat terjadinya Rapat Anggota) mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih sebagai Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas berdasarkan tata tertib Rapat Anggota bilamana ada.
  2. Anggota berhak menerima berbagai informasi mengenai perkembangan organisasi melalui edaran dan media publikasi lainnya serta pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Wikimedia Indonesia.
  3. Setiap Anggota wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik serta segala peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengurus.
  4. Setiap Anggota wajib membayar segala kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta segala ketentuan/peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengurus yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas.
  5. Hak Keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan dengan jalan apapun.

ORGAN WIKIMEDIA INDONESIA

Pasal 8

Wikimedia Indonesia mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Anggota.
b. Pengawas.
c. Dewan Pengurus.


ORGAN WIKIMEDIA INDONESIA

Pasal 8

Wikimedia Indonesia mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Anggota.
b. Dewan Pengawas.
c. Dewan Pengurus.

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

  1. Dewan Pengawas adalah organ Wikimedia Indonesia yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Wikimedia Indonesia.
  2. Dewan Pengawas terdiri dari beberapa orang anggota Dewan Pengawas.


DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

  1. Dewan Pengawas adalah organ Wikimedia Indonesia yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberi nasihat kepada Dewan Pengurus dalam menjalankan kegiatan Wikimedia Indonesia.
  2. Dewan Pengawas terdiri dari beberapa orang anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

  1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Wikimedia Indonesia yang menyebabkan kerugian bagi Wikimedia Indonesia, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan.
  2. Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pengurus melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
  3. Dalam hal jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan rapat anggota, untuk mengisi kekosongan itu.
  4. Dalam hal semua jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Dewan Pengawas baru.
  5. Anggota Dewan Pengawas tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Wikimedia Indonesia.
  6. Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.


Pasal 10

  1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Wikimedia Indonesia yang menyebabkan kerugian bagi Wikimedia Indonesia, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan.
  2. Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pengurus melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
  3. Dalam hal jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan rapat anggota, untuk mengisi kekosongan itu.
  4. Dalam hal semua jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Dewan Pengawas baru.
  5. Anggota Dewan Pengawas tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Wikimedia Indonesia.
  6. Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.


Pasal 11

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :

a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri.
c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara.
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
e. Masa jabatan berakhir


Pasal 11

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :

  1. Meninggal dunia.
  2. Mengundurkan diri.
  3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara.
  4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
  5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

  1. Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Wikimedia Indonesia.
  2. Dewan Pengawas berwenang :
    a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Wikimedia Indonesia.
    b. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
    c. Memberi nasihat kepada Dewan Pengurus dalam melaksanakan program Wikimedia Indonesia.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

  1. Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Wikimedia Indonesia.
  2. Dewan Pengawas berwenang :
    1. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan untuk melakukan aktifitas Wikimedia Indonesia.
    2. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Anggota Dewan Pengurus.
    3. Memberi nasihat kepada Dewan Pengurus dalam melaksanakan program/ proyek dibawah naungan Wikimedia Indonesia.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

  1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Dewan Pengurus atau Anggota.
  2. Panggilan Rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh Dewan Pengawas yang berhak mewakili Dewan Pengawas.
  3. Panggilan Rapat Dewan Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Dewan Pengawas secara langsung atau melalui surat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
  4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
  5. Rapat Dewan Pengawas diadakan ditempat kedudukan Wikimedia Indonesia atau ditempat kegiatan Wikimedia Indonesia atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.


RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

  1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Pengurus dan/atau Anggota.
  2. Panggilan Rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh salah satu dari Anggota Dewan Pengawas.
  3. Panggilan Rapat Dewan Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Dewan Pengawas secara langsung atau melalui surat tercatat ataupun surat elektronik, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
  4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
  5. Rapat Dewan Pengawas diadakan ditempat kedudukan Wikimedia Indonesia atau ditempat kegiatan Wikimedia Indonesia atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Pasal 14

  1. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
  2. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengawas yang hadir.
  3. Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    a. Dihadiri paling sedikit 1/2 ( satu perdua ) dari jumlah Dewan Pengawas.
    b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pengawas kedua.
    c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    d. Rapat Dewan Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Dewan Pengawas pertama.
    e. Rapat Dewan Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Dewan Pengawas.


Pasal 14

  1. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
  2. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengawas yang hadir.
  3. Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    1. Dihadiri paling sedikit 1/2 ( satu perdua ) dari jumlah Dewan Pengawas.
    2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pengawas kedua.
    3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    4. Rapat Dewan Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Dewan Pengawas pertama.
    5. Rapat Dewan Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Dewan Pengawas.

Pasal 15

  1. Keputusan Rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
  3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  6. Setiap Rapat Dewan Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
  8. Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas, dengan ketentuan semua Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Dewan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas.


Pasal 15

  1. Keputusan Rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
  3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  6. Setiap Rapat Dewan Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
  8. Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas, dengan ketentuan semua Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan lebih dari separuh Dewan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, termasuk melalui surat elektronik dan/atau melalui situs Wikimedia Indonesia.
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas.

DEWAN PENGURUS

Pasal 16

Dewan Pengurus adalah organ Wikimedia Indonesia yang melaksanakan kepengurusan Wikimedia Indonesia yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

  1. a. Seorang Ketua Umum.
    b. Seorang Sekretaris Jenderal.
    c. Seorang Bendahara Umum.

DEWAN PENGURUS

Pasal 16

Dewan Pengurus adalah organ Wikimedia Indonesia yang melaksanakan kepengurusan Wikimedia Indonesia yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

  1. a. Seorang Ketua Umum.
    b. Seorang Sekretaris Jenderal.
    c. Seorang Bendahara Umum.

Pasal 17

  1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Wikimedia Indonesia yang menyebabkan kerugian bagi Wikimedia Indonesia, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dan khusus untuk Jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua harus berkewarganegaraan Indonesia.
  2. Pengurus diangkat melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
  3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.
  4. Dalam hal salah satu atau lebih jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan rapat Anggota yang menetapkan mengangkat seseorang yang mengisi kekosongan jabatan itu.
  5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengawas harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengurus baru.
  6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada organ Wikimedia Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 17

  1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Wikimedia Indonesia yang menyebabkan kerugian bagi Wikimedia Indonesia, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dan khusus untuk Jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua harus berkewarganegaraan Indonesia.
  2. Ketua umum Dewan Pengurus diangkat melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
  3. Anggota Dewan Pengurus diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus.
  4. Anggota Dewan Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.
  5. Dalam hal salah satu atau lebih jabatan Anggota Dewan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan, Ketua Dewan Pengurus harus menetapkan dan mengangkat seseorang yang mengisi kekosongan jabatan itu.
  6. Dalam hal jabatanKetua Dewan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengawas harus menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas dan/atau Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Ketua Dewan Pengurus baru.
  7. Dalam hal pengangkatan Ketua Dewan Pengurus melalui mekanisme Rapat Dewan Pengawas, pengangkatan Ketua Dewan Pengurus disahkan melalui mekanisme Resolusi Dewan Pengawas.
  8. Ketua Umum Dewan Pengurus yang dipilih untuk menggantikan Ketua Umum Dewan Pengurus sebelumnya menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus sementara (ad interim) dengan masa jabatan yang sama dengan Ketua Umum Dewan Pengurus yang digantikannya.
  9. Ketua Dewan Pengurus dan Anggota Dewan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada organ Wikimedia Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  10. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 18

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri.
c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara.
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
e. Masa jabatan berakhir.

Pasal 18

Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengurus berakhir apabila :

  1. Meninggal dunia.
  2. Mengundurkan diri.
  3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara.
  4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
  5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 19

  1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Wikimedia Indonesia untuk kepentingan Wikimedia Indonesia.
  2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Wikimedia Indonesia.
  3. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pengurus berhak mewakili Wikimedia Indonesia didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 19

  1. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Wikimedia Indonesia untuk kepentingan Wikimedia Indonesia.
  2. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Wikimedia Indonesia.
  3. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus berhak mewakili Wikimedia Indonesia didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

Pasal 20

  1. Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Wikimedia Indonesia.
  2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan secara tertulis, maka Wakil Ketua I berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Wikimedia Indonesia.
  3. Sekretaris Jenderal bertugas melaksanakan kegiatan Wikimedia Indonesia sehari-hari.
  4. Bendahara bertugas mengatur keuangan Wikimedia Indonesia.
  5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Dewan pengurus.
  6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

Pasal 20

  1. Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Wikimedia Indonesia.
  2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan secara tertulis, maka Wakil Ketua I berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Wikimedia Indonesia.
  3. Sekretaris Jenderal bertugas melaksanakan kegiatan Wikimedia Indonesia sehari-hari.
  4. Bendahara bertugas mengatur keuangan Wikimedia Indonesia dibawah pengawasan dan instruksi Ketua Umum.
  5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Dewan pengurus dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
  6. Ketua dan Anggota Dewan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 21

  1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Wikimedia Indonesia berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
  2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Wikimedia Indonesia adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Wikimedia Indonesia, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan.
  3. Pelaksana Kegiatan Wikimedia Indonesia diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  4. Pelaksana Kegiatan Wikimedia Indonesia bertanggung jawab kepada Pengurus.
  5. Pelaksana Kegiatan Wikimedia Indonesia menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 21

  1. Dewan Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan satu orang atau lebih Pelaksana Kegiatan Wikimedia Indonesia berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus.
  2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Wikimedia Indonesia adalah orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Wikimedia Indonesia, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan.
  3. Pelaksana Kegiatan Wikimedia Indonesia diangkat oleh Dewan Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus sesuai dengan jangka waktu kegiatan tersebut dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Dewan Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  4. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus.
  5. Ketua Pelaksana Kegiatan berwenang mengangkat dan memberhentikan satu atau lebih Anggota Pelaksana Kegiatan.
  6. Pelaksana Kegiatan Wikimedia Indonesia dapat menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Wikimedia Indonesia dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Wikimedia Indonesia, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Wikimedia Indonesia, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Wikimedia Indonesia.

Pasal 22

  1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Wikimedia Indonesia dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Wikimedia Indonesia, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Wikimedia Indonesia.
  2. Maka, anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Wikimedia Indonesia.

PENETAPAN TEMPAT DAN TATACARA PENYELENGGARAAN RAPAT PENGURUS DAN RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 23

  1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus.
  2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
  3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat.
  4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
  5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Wikimedia Indonesia atau ditempat kegiatan Wikimedia Indonesia atau dapat diadakan ditempat lain.

PENETAPAN TEMPAT DAN TATACARA PENYELENGGARAAN RAPAT PENGURUS DAN RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 23

  1. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus.
  2. Panggilan Rapat Dewan Pengurus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
  3. Panggilan Rapat Dewan Pengurus disampaikan kepada setiap anggota dewan pengurus secara langsung dan/atau pun {{sorot|melalui surat tercatat dan/ atau surat elektronik.
  4. Panggilan Rapat Dewan Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
  5. Rapat Dewan Pengurus diadakan ditempat kedudukan Wikimedia Indonesia atau ditempat kegiatan Wikimedia Indonesia atau dapat diadakan ditempat lain.

Pasal 24

  1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
  2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua I, dalam hal Wakil Ketua I juga tidak bisa hadir maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua II, dalam hal Wakil Ketua II juga tidak bisa hadir maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
  3. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    a. Dihadiri paling sedikit 1/2 (satu perdua) jumlah Pengurus.
    b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
    c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
    e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah Pengurus.

Pasal 24

  1. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus.
  2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua I, dalam hal Wakil Ketua I juga tidak bisa hadir maka Rapat Dewan Pengurus akan dipimpin oleh Wakil Ketua II, dalam hal Wakil Ketua II juga tidak bisa hadir, yang mana ketidakhadirannya karena sebab apapun juga tidak perlu dibuktikan oleh pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.
  3. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
    1. Dihadiri paling sedikit 1/2 (satu perdua) jumlah Pengurus.
    2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
    3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
    4. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
    5. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah Pengurus.

Pasal 25

Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

  1. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) suara yang hadir.
  2. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  4. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  5. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
  6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
  7. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
  8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.


Pasal 25

  1. Keputusan Rapat Dewan Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) suara yang hadir.
  3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
  4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
  5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
  8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis , termasuk melalui surat elektronik dan atau melalui situs Wikimedia Indonesia.
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 26

  1. Rapat Umum Anggota adalah badan tertinggi dari WIKIMEDIA INDONESIA, diadakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali.
  2. Rapat Umum Anggota membahas;
    a. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus tentang masa jabatan.
    b. Masalah Asosiasi.
    c. Masalah Keuangan.
    d. Masalah Program Kerja.
    e. Masalah lain yang penting bagi kemajuan Organisasi.
  3. Rapat Umum Anggota berhak;
    a. Mengubah/menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    b. Memilih dan memberhentikan Dewan Pengurus.
    c. Mencabut dan membatalkan berlakunya keputusan yang lalu dan menetapkan keputusan yang baru.
    f. Rapat Umum Anggota dihadiri oleh Anggota.

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 26

  1. Rapat Umum Anggota adalah badan tertinggi dari WIKIMEDIA INDONESIA, diadakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali.
  2. Rapat Umum Anggota dihadiri oleh Anggota.
  3. Rapat Umum Anggota membahas;
    1. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus tentang masa jabatan.
    2. Masalah Wikimedia Indonesia.
    3. Masalah Keuangan.
    4. Masalah Program Kerja.
    5. Masalah lain yang penting bagi kemajuan Wikimedia Indonesia.
  4. Rapat Umum Anggota berhak;
    1. Mengubah/menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
    2. Memilih dan memberhentikan Dewan Pengawas.
    3. Memilih dan memberhentikan Ketua Dewan Pengurus.
    4. Mencabut dan membatalkan berlakunya keputusan yang lalu dan menetapkan keputusan yang baru.
  5. Rapat Umum Anggota dilaksanakan menggunakan tata cara yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 6 hingga 18 pada akta ini.

TAHUN BUKU

Pasal 27

  1. Tahun buku Wikimedia Indonesia dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
  2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Wikimedia Indonesia ditutup.

TAHUN BUKU

Pasal 27

  1. Tahun buku Wikimedia Indonesia dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
  2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Wikimedia Indonesia ditutup.
  3. Untuk pertama kalinya, buku Wikimedia Indonesia ditutup pada 31 Desember 2010.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 28

  1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Wikimedia Indonesia.
  2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
  3. Laporan keadaan dan kegiatan Wikimedia Indonesia selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
  4. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
  5. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan salah satu pengurus lainnya.
  6. Ikhtisar laporan tahunan Wikimedia Indonesia disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 28

  1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Wikimedia Indonesia.
  2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
    1. Laporan keadaan dan kegiatan Wikimedia Indonesia selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
    2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
  3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pengurus dan salah satu pengurus lainnya.
  4. Ikhtisar laporan tahunan Wikimedia Indonesia disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

  1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.
  2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir.
  4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Umum Anggota yang kedua paling cepat 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang pertama.
  5. Rapat Umum Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Anggota.
  6. Keputusan Rapat Umum Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

  1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.
  2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir.
  4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Umum Anggota yang kedua paling cepat 7 ( tujuh ) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rapat Umum Anggota yang pertama.
  5. Rapat Umum Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Anggota.
  6. Keputusan Rapat Umum Anggota kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.
  7. Apabila pada rapat kedua, korum tidak terpenuhi, maka Dewan Pengurus dan atau Dewan Pengawas berhak mengajukan ke pengadilan mengenai jumlah kehadiran anggota agar hasil tersebut sah dan mengikat.

Pasal 30

  1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
  2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Wikimedia Indonesia dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

Pasal 30

  1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
  2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Wikimedia Indonesia dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PEMBUBARAN

Pasal 31

Wikimedia Indonesia bubar karena Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

a. Wikimedia Indonesia melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
c. Harta kekayaan Wikimedia Indonesia tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

PEMBUBARAN

Pasal 31

  1. Wikimedia Indonesia bubar karena Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
    1. Wikimedia Indonesia melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
    2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
    3. Harta kekayaan Wikimedia Indonesia tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
  2. Wikimedia Indonesia dapat dibubakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus yang telah disetujui Dewan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pembubaran Wikimedia Indonesia hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri minimum 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota.
    2. Jumlah suara yang sah disetujui oleh minimum 3/4 suara.
  3. Apabila Wikimedia Indonesia dinyataan bubar pada ayat 2, Rapat Umum Anggota menunjuk anggota tim likuidasi dengan tugas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 32

  1. Dalam hal Wikimedia Indonesia bubar, Wikimedia Indonesia tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
  2. Dalam hal Wikimedia Indonesia sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa dalam likuidasi dibelakang nama Wikimedia Indonesia.
  3. Dalam hal Wikimedia Indonesia bubar karena putusan pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
  4. Dalam hal pembubaran Wikimedia Indonesia karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
  5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
  6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Wikimedia Indonesia yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Wikimedia Indonesia dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
  7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
  8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Wikimedia Indonesia kepada Anggota dan Dewan Pengurus.
  9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Wikimedia Indonesia sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Wikimedia Indonesia tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 32

  1. Dalam hal Wikimedia Indonesia bubar, Wikimedia Indonesia tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
  2. Dalam hal Wikimedia Indonesia sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa dalam likuidasi dibelakang nama Wikimedia Indonesia.
  3. Dalam hal Wikimedia Indonesia bubar karena putusan pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
  4. Dalam hal pembubaran Wikimedia Indonesia karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
  5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
  6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Wikimedia Indonesia yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Wikimedia Indonesia dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
  7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
  8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Wikimedia Indonesia kepada Anggota dan Dewan Pengurus.
  9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Wikimedia Indonesia sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Wikimedia Indonesia tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 33

  1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Wikimedia Indonesia.
  2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Wikimedia Indonesia, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
  3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Wikimedia Indonesia.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 33

  1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Wikimedia Indonesia.
  2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Wikimedia Indonesia, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
  3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Wikimedia Indonesia.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 34

  1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Dewan Pengurus.
  2. Menyimpang dari ketentuan tata cara pengangkatan pengurus, untuk pertama kalinya Dewan Pengurus Wikimedia Indonesia sebagai berikut :

Dewan Pengurus :

Dewan Pengawas

PERATURAN PENUTUP

Pasal 34

  1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Dewan Pengurus.
  2. Menyimpang dari ketentuan tata cara pengangkatan pengurus, untuk pertama kalinya Dewan Pengurus Wikimedia Indonesia sebagai berikut :

Dewan Pengurus :

Dewan Pengawas