WMID Internet Governance Forum 2013

Dari Wikimedia Indonesia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


Laporan Naratif | Laporan Keuangan

Header-final-igf2013.jpg

Internet Governance Forum 2013 (Bahasa Inggris) atau Forum Tata Kelola Internet 2013 (disingkat IGF) merupakan acara tahunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang bersifat internasional, satu-satunya forum pembahasan dan perumusan tata kelola internet dalam rangka pencapaian target World Summit on Information Society (WSIS) dan Millenium Development Goals (MDGs). IGF ini melibatkan pemangku kepentingan majemuk (multi-stake holder) yang terdiri atas perwakilan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Acara IGF ini diadakan pada 21-26 Oktober 2013 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Indonesia.

Partisipasi WMID di IGF didukung oleh

Partisipasi WMID dalam IGF

IGF Logov2.png
Bali Nusa Dua Convention Center, lokasi IGF 2013
Upacara Pembukaan

Wikimedia Indonesia percaya bahwa kehadiran kita dalam Forum Tata Kelola Internet (IGF) Dunia akan berharga untuk menyeimbangkan perspektif negara berkembang dan prinsip berbagi "pengetahuan bebas", diantara partisipan lainnya. Kehadiran juga dipercaya memiliki nilai lebih dalam tata kelola internet untuk isu-isu spesifik seperti:

  • Partisipasi wanita
  • Ketermelekan media internet
  • Konten dengan kekhususan ilmu pengetahuan (science)
  • Kebijakan konten
  • Sumber terbuka (bebas)
  • Kebebasan dalam berpendapat dan berkarya
  • Kesenjangan digital

Selain itu tujuan spesifik lainnya dalam menghadiri forum ini adalah memenuhi undangan dari The World Economic Forum sebagai salah satu panelis di sesi IGF, "Norma dan Nilai di Media Digital Dalam Membentuk Solusi Untuk Era Baru".

Kami berharap dengan partisipasi ini dapat menyediakan masukan pendekatan alternatif menggunakan inisiatif lokal yang dapat di contoh dan dilakukan di Indonesia saat mencoba untuk;

  1. menjembatani kesenjangan partisipasi gender pada pembuatan konten di Wikipedia
  2. ketermelekan media internet pada universitas daerah menggunakan kompetisi menulis wikipedia
  3. memberi masukan dalam kebijakan kebijakan konten lokal terkait dengan lisensi terbuka Creative Commons.
  4. mendengarkan masukan mengenai kesuksesan/ kegagalan/ tantangan dari entitas lokal/ regional/ internasional lain sebagai organisasi/ komunitas/ individu yang bergerak di bidang yang sama. Serta memikirkan bagaimana masukan mereka dipertimbangkan cocok/ tidak apabila diimplementasikan di Indonesia.


Sesi Pengenalan terhadap Cara Kerja Internet

Sesi ini merupakan salah satu sesi yang diadakan pra-acara dan ditujukan bagi kalangan umum terutama yang tidak memiliki latar belakang teknis. Tujuan dari sesi ini adalah memberikan gambaran umum mengenai cara kerja internet dan teknologi yang menyertainya sehingga peserta dapat mengikuti diskusi-diskusi setelahnya dengan baik. Pembicara pada sesi ini adalah perwakilan dari APNIC (Pusat Informasi Jaringan Asia Pasifik) yang berasal dari Sri Lanka.

Topik yang dicakupi antara lain adalah informasi teknis mengenai jaringan internet dan bagaimana data diperoleh dan diteruskan melalui protokol. Dijelaskan juga bagaimana alamat IP menjadi alamat identifikasi untuk situs-situs web namun penggunaan nama untuk alamat web dikarenakan akan lebih memudahkan untuk diingat oleh manusia.

Hal lain yang dibahas lebih jauh adalah mengenai alamat IPv4 dan IPv6. Alamat IPv4 merupakan alamat IP yang saat ini umum digunakan. Dengan kombinasi nomor 32 bit, alamat IPv4 bisa mencapai 4 milyar buah. Namun, dalam janga panjang alamat ini akan habis terpakai mengingat saat ini saja ada 7 milyar penduduk di dunia. Apabila penetrasi internet semakin besar maka dapat dipastikan alamat IPv4 ini tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan semua orang. Untuk itu, diciptakan alamat IPv6 yang memiliki kombinasi nomor 128 bit untuk mengatasi permasalahan ini. Saat ini alamat IPv6 sudah mulai digunakan walaupun belum banyak. Perpindahan dari IPv4 ke IPv6 akan menimbulkan berbagai masalah karena kedua IP ini berbeda dan tidak kompatibel.

Sesi Pengembangan Konten Lokal

Dalam sesi ini dibahas tantangan dan kendala dalam memperkaya konten lokal di internet. Konten di sini diartikan sebagai informasi baik dalam bentuk teks, gambar, maupun audio yang diciptakan oleh pengguna (user generated). Contohnya bisa sesederhana seperti situs-situs Pinterest, Facebook dan Twitter yang memberikan ruang bagi penggunanya untuk menciptakan konten mereka sendiri dan membagikannya kepada pengguna lain. Sedangkan suatu konten diartikan sebagai konten lokal bukan karena pengguna yang menciptakan berasal dari suatu negara ataupun daerah tertentu, tetapi apabila isi dari konten tersebut relevan terhadap suatu daerah. Salah satu panelis mencontohkan bahwa video Gangnam Style oleh Psy yang menjadi fenomena di YouTube menggunakan bahasa Korea dan dibuat oleh orang Korea namun itu merupakan konten lokal Amerika Serikat. Orang-orang di Amerika Serikat menggunakan lagu tersebut untuk acara-acara pernikahan.

Tantangan yang dihadapi ketika ingin memperkaya konten lokal antara lain adalah perbedaan hukum dan aturan di jurisdiksi yang berbeda, distribusi harga, dan masalah bahasa. Internet dapat diakses oleh seluruh orang secara global namun di setiap jurisdiksi berlaku aturan yang berbeda bahkan terkadang bertentangan. Satu kasus yang menggambarkan permasalahan ini adalah penjualan barang-barang memorabilia Nazi di situs-situs yang berasal dari Amerika Serikat sedangkan di Jerman hal tersebut ilegal. Hal ini akhirnya diselesaikan dengan menutup akses terhadap situs bagi pengguna internet yang berasal dari Jerman dengan menggunakan geolokasi. Walaupun akhirnya ditemukan solusi, kasus ini merefleksikan bagaimana perbedaan hukum di setiap negara bisa menimbulkan masalah di internet.

Permasalahan lain adalah banyak negara yang tidak menggunakan Bahasa Inggris dan sebagian besar penduduknya pun tidak mengerti Bahasa Inggris sama sekali. Ini terutama terjadi di daerah-daerah terpencil di negara-negara berkembang. Hal ini menjadi halangan besar bagi penduduk tersebut untuk dapat mengakses internet karena bahasa yang digunakan sebagian besar adalah bahasa Inggris. Lebih jauh lagi, apabila bahasa mereka tidak menggunakan aksara Latin tantangan tersebut menjadi lebih besar karena keypad yang digunakan pun jadi tidak mendukung. Panelis dari Sri Lanka menceritakan pengalamannya dimana penduduk negerinya terutama menggunakan Bahasa Urdu akan tetapi skrip Urdu belum ada di Unicode sehingga mereka menggunakan skrip Farsi untuk menulis surel atau sekedar menjelajah internet. Selain itu, saat ini artikel-artikel di internet masih banyak yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual sehingga menyebabkan kesulitan dalam penyebaran konten karena tidak dapat diterjemahkan ke bahasa lain. Oleh karena itu, hak untuk menerjemahkan konten menjadi penting.

Selain kendala bahasa, di negara-negara berkembang yang rata-rata penduduknya berpenghasilan rendah akses ke internet pun menjadi sulit karena internet menjadi mahal bagi mereka. Di sisi lain, infrastruktur di negara tersebut pun belum cukup mendukung untuk akses internet selain di kota-kota besar. Meskipun beberapa daerah mungkin memiliki sambungan internet walaupun minim, konten yang diciptakan akan terbatas pada teks saja padahal konten audio dan video pun sangat penting. Namun karena audio dan video memerlukan bandwidth yang tinggi, kedua konten tersebut tidak akan banyak diunggah. Karenanya, permasalahan konten lokal yang langka tidak bisa dilihat berdiri sendiri tetapi dipengaruhi juga oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut merupakan masalah infrastruktur yaitu infrastruktur teknologi, manusia, dan tata kelola.

Dibicarakan juga mengenai bagaimana perpustakaan dapat membantu meningkatkan perkembangan konten lokal di era digital ini. Perpustakaan seharusnya bisa mengikuti perkembangan dengan menjadi pusat komunitas yang menyediakan sambungan internet dengan bandwidth yang besar. Apabila ini terjadi, komunitas dapat dengan leluasa memanfaatkannnya untuk menciptakan konten lokal mereka sendiri.

Selain perpustakaan, penerbit juga seharusnya dapat menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan era digital kini. Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan kepada setiap penerbit adalah di industri manakah para penerbit tersebut menempatkan diri mereka? Apakah di industri distribusi informasi ataukah sekadar di industri disribusi buku (kertas bertulisan)? Sebab, apabila memang penerbit tersebut melakukan distribusi informasi maka bentuk model bisnis dapat menyesuaikan. Sayangnya kebanyakan dari penerbit hanya sekadar ingin menjual buku seperti yang tercermin dari gagalnya Ensiklopedi Britannica yang masih mengandalkan penjualan buku fisik hingga saat ini. Bill Gates bertahun-tahun yang lalu menyadari bahwa sistem penjualan ensiklopedia dari rumah ke rumah tidak bisa terus menerus diandalkan. Untuk itu, ia menciptakan Encarta yang merupakan ensiklopedia elektronik yang dijual dalam bentuk CD-Rom. Encarta menjadi transisi dari ensiklopedia cetak ke sistem digital. Namun kini, lebih jauh lagi ensiklopedia bermigrasi dari sebuah industri menjadi berbasis wiki (crowd source). Pergantian model ini membuat penerbit yang dahulu tugasnya adalah mengatur kelangkaan (buku-buku yang dicetak memiliki sifat terbatas) harus berpikir ulang dan mencari cara bagaimana mereka dapat menambahkan nilai karena dengan sistem digital kelangkaan tersebut telah hilang.

Sesi Konten Lokal yang Relevan di Internet

  • Transkrip dari sesi ini dalam bahasa Inggris dapat dilihat via situs IGF

Sesi ini dimoderatori oleh Dorothy Atwood dari Disney Company. Saat membuka sesi Dorothy menceritakan bagaimana Disney sebagai perusahaan pembuat film memberdayakan sumber daya lokal untuk membuat konten yang relevan di daerah-daerah tertentu. Contohnya saja, di Jerman, Disney melokalisasi film-film animasi besar dengan memanfaatkan aktor atau selebriti lokal sebagai pengisi suara alih-alih melakukan teks terjemahan. Film Cars 2 diisi suaranya oleh 12 aktor selebriti Jerman. Sedangkan di Rusia, Disney berinvestasi di film-film lokal mereka. Di China, Disney membuat film dengan menggunakan aktor-aktor lokal China. Di India, Disney membangun Bollywood Studio yang memproduksi beberapa film-film besar seperti Chennai Express yang mengangkat tema lokal.

Enda Nasution, yang hadir sebagai salah satu panelis di sesi ini mengangkat isu bahwa ada banyak konten yang bisa diperoleh di internet namun sebagian besar dari konten tersebut bukanlah konten yang berkualitas. Kita tidak hanya menghadapi permasalahan kurangnya konten lokal namun sedikitnya konten lokal yang berkualitas. Kebanyakan dari konten yang berkualitas dibuat oleh profesional dan dengan begitu membatasi kuantitas dari konten tersebut. Sehingga, menurut Enda, kita harus mencari cara agar pembuat konten bisa mendapatkan keuntungan ekonomis yang berkelanjutan sehingga menghasilkan banyak konten yang berkualitas.

Panelis yang lain, Prof. Ronald Jenkins dari Wesleyan University, bercerita mengenai proyeknya di Bali yang didanai Internet Archive Foundation. Proyek tersebut mengumpulkan manuskrip tradisional Bali yang terbuat dari daun lontar berisi informasi mengenai tradisi-tradisi yang diwariskan sejak zaman dahulu seperti upacara adat, tari-tarian, pengobatan herbal, arsitektur, dan lain sebagainya. Singkatnya manuskrip tersebut berisikan kebijakan lokal masyarakat Bali yang terjaga berabad-abad lamanya. Manuskrip tersebut kemudian difoto dan diunggah di situs Internet Archive. Bekerja sama dengan beberapa masyarakat lokal dan akademisi, proyek ini telah berhasil mengumpulkan 3,000 teks selama dua tahun berjalan. Teks-teks yang tertulis dengan aksara Bali ini sedang dalam proses penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang disediakan daring.

Hadir melalui telepon video daring adalah Dr. Aria Setiadi dari Institut Teknologi Bandung yang seharusnya berbicara mengenai penelitian terbarunya namun karena koneksi yang buruk hal ini tidak terlaksana dengan baik.

Sesi Gender dan Tata Kelola Internet

"Wanita adalah satu-satunya mayoritas dari minoritas di dunia" terlontar di sesi Gender dan Tata Kelola Internet yang membahas bagaimana perempuan masih menjadi minoritas di internet.

Dalam sesi ini hadir beberapa wanita perwakilan dari berbagai organisasi untuk menceritakan pengalaman maupun tantangan yang dihadapi wanita sebagai minoritas dalam ranah internet. Dari Indonesia sendiri, hadir sebagai pembicara adalah Laila, Ketua Komnas HAM. Sejak tahun 1993, jabatan Ketua Komnas HAM selalu dipegang oleh tokoh nasional yang seluruhnya adalah pria. Laila sendiri merupakan wanita pertama yang menjabat ketua di organisasi tersebut. Menurutnya, selama ini isu gender dan internet belum dianggap penting dalam lingkungan internal Komnas HAM dan karenanya ia berusaha untuk mengangkat isu ini.

Salah satu pembicara yang berasal dari Afrika mengeluhkan informasi mengenai kesehatan reproduksi yang masih minim dalam bahasa lokal. Padahal apabila bisa dimanfaatkan dengan baik, internet dapat membantu mencegah terjadinya penyakit-penyakit reproduksi yang umum ditemukan di Afrika dengan menyebarkan informasi pencegahan maupun penanggulangan kepada masyarakat. Ibu Ketut dari Komunitas Ikatan Perempuan Indonesia yang ikut menjadi hadiri menyampaikan hal yang senada. Ia mengeluhkan tidak adanya informasi layanan kesehatan maupun obat-obatan yang relevan di internet. Ibu Ketut yang menangani komunitas bagi wanita penderita HIV/AIDS ini menyayangkan ketidakjelasan jenis obat dan perawatan yang harus dijalani oleh ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). Ketika mereka didiagnosa dengan HIV/AIDS mereka harus meminum obat sepanjang sisa hidup mereka sehingga informasi mengenai obat-obatan yang benar dan bagaimana memperolehnya menjadi sangat penting. Saat ini informasi hanya disebarkan dari mulut ke mulut tanpa ada otoritas yang bisa mengkonfirmasi kebenarannya.

Selain itu, perempuan juga masih menjadi minoritas di bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering/Teknik, Matematika). Hal ini terrefleksi juga dengan minimnya kontributor wanita di ranah sumber terbuka atau konten terbuka dimana jumlahnya hanya mencapai 3% di Open Street Map dan 10-15% di Wikipedia. Kenyataan ini membuat kita melihat bahwa permasalahan gender di internet bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri namun ada penghalang-penghalang lainnya yang ikut berperan seperti hambatan teknologi dan bahasa.

Di Pakistan, masalah gender dan internet menjadi permasalahan serius terutama ketika dua orang perempuan ditembak setelah membuat rekaman video diri mereka sedang menari. Sedangkan menurut perwakilan dari Internet Policy di India, sasaran dari intimidasi maupun caci maki daring terutama adalah wanita, diikuti dengan kelas bawah, homoseksual, dan kelompok agama minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang akan lebih cenderung mendapatkan cacian secara daring apabila orang tersebut adalah wanita.

Sesi ini disimpulkan dengan pernyataan "lebih banyak keragaman tidak berarti dampak yang lebih besar". Permasalahan gender dan internet tidak bisa hanya diselesaikan dengan menambah jumlah perempuan pengguna internet namun juga bagaimana mereka dapat diperlakukan sama dalam ranah tersebut.

Sesi Hak Asasi Manusia Dalam Jaringan

Sesi ini dimulai dengan perwakilan dari Freedom House yang mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukannya. Penelitian tersebut menilai tiap-tiap negara di dunia dan memberikan urutan berdasarkan seberapa besar negara tersebut menjunjung nilai-nilai kebebasan di internet. Freedom House memiliki metodologi mereka sendiri dalam menetapkan apa itu kebebasan di internet dan bagaimana mengukurnya. Melalui laporan ini, diungkapkan juga berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam memberikan pendapat di beberapa negara. Di India, seseorang yang mengeluhkan buruknya jalanan di kotanya melalui akun Facebooknya ditangkap kepolisian setempat. Lebih buruk lagi, tidak hanya orang tersebut yang dihukum tetapi juga teman-teman Facebooknya yang memberikan tanda "Suka" (Like) pada statusnya itu. "Di Yugoslavia, terdapat kebebasan berbicara namun tidak ada kebebasan setelah berbicara" ucap salah seorang hadirin untuk menjelaskan bagaimana kebebasan berekspresi masih terbatas di negara tersebut.

Di Indonesia pun tidak sedikit kasus-kasus yang memperlihatkan betapa minimnya kebebasan berekspresi di negara ini. Para pembuat undang-undang beberapa waktu yang lalu mengajukan perundangan yanng memberikan hak penuh kepada pemerintah untuk dapat menyadap warganya. Sedangkan kasus lainnya adalah kasus Prita yang harus ditangkap karena mengirimkan surel ke beberapa kontaknya mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Omni yang dikunjunginya. Penangkapan tersebut merupakan atas dasar dugaan pencemaran nama baik. Namun pada akhirnya, Prita dapat memenangkan kasus tersebut setelah ditahan beberapa tahun karena perjuangannya dibantu oleh banyak pengguna internet dan organisasi sipil. Sementara itu, salah satu situs web LGBT di Indonesia diblokir oleh pihak ketiga tanpa ada dasar hukum yang jelas yang melegitimasinya sedangkan situs web lain yang bersifat ekstrim konservatif kanan dapat leluasa melontarkan cacian terhadao kelompok agama minoritas tanpa pernah diblokir. Ketimpangan-ketimpangan ini masih banyak terlihat di Indonesia dimana satu kelompok tertentu mendapat perlakuan spesial dan kelompok lainnya didiskriminasi karena tidak sejalan dengan keinginan pemerintah.

Melihat sifat dari kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa perjuangan akan hak asasi manusia ini adalah perjuangan antara organisasi sipil dengan pemerintah. Salah satu panelis dari Meksiko menceritakan apa yang terjadi di negaranya dimana pertama kalinya dalam sejarah Meksiko organisasi sipil dapat memenangkan perjuangan melawan pemerintah. Dengan mengumpulkan 25,000 tanda tangan warga, organisasi sipil tersebut berhasil merubah konstitusi dan mengajukan legislasi yang dianggap lebih mendukung kepentingan orang banyak. Untuk itu, perjuangan memperoleh kebebasan berekspresi ataupun hak asasi manusia secara umum bukanlah tidak mungkin dimenangkan apabila seluruh organisasi sipil salinng mendukung dan bersatu.


Sesi Pemberdayaan Pemuda via Internet

Sesi Pemberdayaan Pemuda via Internet
  • Latar belakang dari sesi ini dapat dilihat via situs IGF (dalam bahasa Inggris)

Dalam lokakarya ini pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana pemuda lebih berdaya dengan adanya internet, namun diskusi kemudian cenderung membicarakan etika dan kebebasan dalam berkomunikasi oleh pemuda dalam ranah internet. Peserta diskusi banyak didominasi oleh delegasi pemuda dari Belanda sebanyak empat orang yang aktif dan hadir memaparkan apa yang mereka pikirkan, walaupun begitu ada juga delegasi pemuda dari Hong Kong, blogger Malaysia, dan perwakilan lembaga nirlaba di Australia.

Peserta diskusi dari Belanda rata-rata mengungkapkan dimana seseorang pernah mengancam akan membunuh guru mereka di sosial media yang mengakibatkan sekolah ditutup selama satu hari, pendapat lain juga dari delegasi pemuda menyatakan bahwa masalah utama sosialisasi di internet adalah karena banyak orang menggunakan nama anonim, karena itu peserta ini tidak setuju anonimitas di internet dan merasa bahwa anonimitas harus dihilangkan saja. Peserta dari Belanda percaya bahwa apabila anonimitas dihilangkan maka masalah ancaman ancaman dan premanisme di internet bisa direduksi. Namun moderator menanggapi bahwa ancaman anonim umum, tidak hanya spesifik internet, banyak ancaman bom dan lainnya juga dilakukan anonim, dan kesulitan otoritas (polisi) melacaknya adalah kesulitan umum tidak hanya kesulitan yang terjadi anonim. Dari Indonesia mengkhawatirkan akan persepsi kebebasan internet oleh warga Indonesia yang memperlakukannya benar-benar bebas padahal tidak. Contohnya seorang pemuda yang mengaku atheis di facebook dan berasal dari Sumatera malah dipenjarakan. [1] Moderator kemudian menanyakan tanggung jawab siapakah untuk mengajarikan etika dalam berkomunikasi via internet? Peserta dari Australia mengatakan pemerintahnya menganggarkan dana untuk kampanye etika di internet, peserta dari Belanda berpikir bahwa peran kesadaran ini terletak pada orang tua dan guru. Namun peserta dari Hong Kong tidak setuju apabila orang tua dan guru yang dibebankan untuk mengajarkan anaknya akan etika di internet, satu hal karena medium internet tidak digunakan oleh orang tua dan guru, bahkan seringkali remaja dan anak-anaknya lah yang mengajarkan orang tua dan gurunya menggunakan perangkat yang tersambung internet. Peserta dari Hong Kong ini merasa bahwa tanggung jawab untuk beretika di internet adalah tanggung jawab penyedia jasa yang digunakan, seperti 4Chan, Facebook, YouTube dst.

Peserta dari Malaysia berpikir bahwa pemberdayaan pemuda yang berhasil via internet adalah apabila internet digunakan sebagai medium penghubung antar warga, sehingga gerakan gerakan yang mendukung kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dapat lebih terkoordinasi baik dan terbukti di luar jaringan. Peserta dari Indonesia mengemukakan pemberdayaan pemuda di Kalimantan dapat ikut berpartisipasi melestarikan bahasa daerahnya via wikipedia. Tampak sekali masalah antara negara berkembang dan negara maju untuk pemuda dan kewarganegaraan di internet berbeda, di negara-negara Eropa delegasi pemudanya mempermasalahkan kejahatan di internet oleh pemuda seperti ancaman, premanisme, dst. Sementara di negara-negara berkembang merasa bahwa internet masih merupakan kesempatan untuk menyuarakan ketidak adilan.

Sesi Prinsip Prinsip Tata Kelola Internet

Sesi Prinsip Prinsip Tata Kelola Internet
  • Transkrip dalam bahasa Inggris dapat dilihat via situs IGF

Pada sesi ini dibicarakan mengenai pertemuan-pertemuan yang lalu dan apakah prinsip-prinsip tata kelola internet sudah dapat dirumuskan dan dijajaki kemungkinan untuk dapat diadaptasi secara global? Melalui berbagai dokumen berbagai pihak prinsip-prinsip internet ada banyak kemiripan namun juga ada perbedaan, dari pihak bisnis memperlakukan internet lebih ke orientasi yang berat di bisnis, sementara dari pihak Dewan Eropa lebih ke kemanusiaan, dan dari pemerintah Rusia mempertimbangkan ekonomi, keamanan dan kestabilan, infrastruktur penunjang yang kritis, deteksi, yang lebih cenderung masuk pada keamanan internet, dan perbedaan ini jelas menimbulkan kontroversi.

Ditahun 2011 47 wakil pemerintah dari berbagai negara mulai mengadopsi 10 prinsip internet, dan kesepuluh prinsip ini menjadi penting karena memberi sudut pandang negara-negara peserta dalam pertimbangan saling pengertian akan kebebasan internet, internet yang mengalir antar batas negara, dan banyak hal lainnya;

  1. Hak asasi manusia dan demokrasi sebagai bagian dari kepatuhan hukum negara tersebut
  2. Pengaturan tata kelola oleh berbagai pihak (multistakeholder) dengan harap hal ini akan menyeimbangkan partisipasi dari berbagai pihak.
  3. Negara akan membatasi diri apabila tindakan negara akan mencelakai internet (secara) lintas batas (negara).
  4. Memberdayakan pengguna
  5. Universal akses dan arus lalu lintas tanpa ancaman
  6. Keamanan, stabilitas, dan internet yang sehat yang penuh integritas.
  7. Desentralisasi keseharian manajemen internet (akuntanbilitas dan pertanggungjawaban)
  8. Standar terbuka
  9. Jaringan terbuka untuk memungkinkan pilihan akses, konten, dan jasa
  10. Keberagaman dalam budaya dan bahasa di internet


Sesi Forum Ekonomi Dunia: Norma dan Nilai dalam Media Digital; Membingkai Kinerja Global

  • Latar belakang diskusi ini dalam bahasa Inggris dapat dilihat via situs IGF
World Economic Forum Sesi IGF di Bali. Panelis dari kiri ke kanan; Andres Guadamuz dari University of Sussex, perwakilan dari Fox, Kathleen Reen - moderator (Vice President for ICT Policy and Programs Internews), Andrew Puddephatt (Executive Director Global Partners Digital), Shinto Nugroho (Google Indonesia Head Public Policy and Government Relations), Sarah Wynn-Williams (Facebook Director Global Public Policy), Ari Juliano Gema (Pemimpin Legal Creative Commons Indonesia)

Dalam sesi ini panelis terdiri dari akademisi, bisnis, dan organisasi nirlaba. Sesi ini dibuka menyambung sesi yang pernah diadakan di Jakarta dengan panelis yang berbeda. Diantara panelis adalah:

  1. Andres Guadamuz dari University of Sussex (akademisi)
  2. Perwakilan dari Fox
  3. Kathleen Reen - moderator (Vice President for ICT Policy and Programs Internews)
  4. Andrew Puddephatt (Executive Director Global Partners Digital)
  5. Shinto Nugroho (Google Indonesia Head Public Policy and Government Relations)
  6. Sarah Wynn-Williams (Facebook Director Global Public Policy)
  7. Ari Juliano Gema (Pemimpin Legal Creative Commons Indonesia)

Pembahasan berkisar mengenai properti intelektual dan apakah dunia harus mengubah cara pandang mereka mengenai hak cipta sehingga pelanggaran hak cipta bisa dikurangi namun pada saat yang sama pencipta dapat menikmati penghargaan finansial atas karyanya. Contoh contoh yang diutarakan termasuk terobosan teknologi seperti netflix dimana penikmat dapat membayar dengan mudah dan murah untuk film yang mereka ingin tonton.


Sesi UNESCO Open Forum

  • Inisiatif dan latar belakang acara ini bisa dilihat via situs IGF
Sesi Melek media di internet
UNESCO mengenai bahasa-bahasa dunia yang digunakan dalam internet

Sesi UNESCO ini dimaksudkan sebagai forum terbuka. Namun setelah beberapa waktu mengikuti sesi ini mengecewakan karena tidak terjadi diskusi, moderator dan pemimpin diskusi menyampaikan hasil riset yang dirasa tidak ada hubungan langsung atau dapat dijalinkan hubungannya dengan konteks Indonesia. Setelah hasil riset dibacakan, tidak ada yang bertanya, prinsip-prinsip yang dijunjung oleh UNESCO baik, tetapi berhenti pada "niat", tidak ada contoh aplikasi nyata yang bisa dilihat. Prinsip prinsip seperti ketermelekan media (media literacy) dan keragaman bahasa di internet. Setelah hasil riset kedua dibacakan, ada yang bertanya prinsip prinsip UNESCO ini telah diadopsi oleh berapa negara? Jawabannya adalah, tidak ada tekanan untuk mengadopsinya, kalau mau adopsi, prinisipnya tersedia dan bebas-bebas saja.


Rujukan

Agenda

Agenda Pra-Acara & Hari Pertama
Agenda Hari ke-2 hingga ke-4

Seluruh lokakarya kecil maupun besar yang terjadi di ruang kelas maupun auditorium mendapatkan fasilitas transkrip dari suara ke teks menggunakan perangkat lunak dengan merk caption first. Walaupun tidak semua transkrip untuk lokakarya tersedia, anda dipersilahkan untuk menengok transkrip yang tersedia dari situs resmi IGF (dalam bahasa Inggris].

Jejaring

  • Google Public Policy
  • Facebook
  • Media Development Investment Fund
  • World Intellectual Property Organization
  • Penerbit Musik Pertiwi
  • PT. XL Axiata Tbk
  • Global Partners Digital
  • Wesleyan University
  • Myanmar ICT for Development Organization